INFO SAWIT, JAKARTA - Jakarta. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan terkait dana pungutan sawit di bawah pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dikhawatirkan tidak lagi cukup membiayai program subsidi biodisel.
Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, Minggu mengatakan, dana subsidi biodiesel mengalami pembengkakan karena BPDP juga menanggung pembayaran biodiesel untuk pembangkit listrik PLN. Sebelumnya, dana pungutan ditujukan kepada penggunaan biodiesel bersubsidi di sektor transportasi.
Apalagi, tambahnya, ada wacana supaya biodiesel nonsubsidi menerima subsidi pula sehingga dikhawatirkan dana yang terkumpul sekarang tidak bisa menutupi program biodiesel.
"Kami meminta pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan kekurangan dana subsidi. Sebab, masalah biodiesel ini bukan semata-mata tanggung jawab pelaku usaha namun pemerintah punya andil di dalamnya," ujarnya seperti dikutip Medanbisnis.
Sekjen AprobiTogar Sitanggang menambahkan, BPDP Kelapa Sawit menyatakan dana pungutan sawit yang dikelola lembaga tersebut dikhawatirkan tidak lagi cukup membiayai program subsidi.
Beban dana subsidi makin bertambah apabila biodiesel nonsubsidi (PSO) juga menerima subsidi seperti PSO. Faktor lainnya adalah selisih harga solar MOPS dengan harga biodiesel dan pemberian subsidi biosolar kepada PLN."BPDP sendiri yang khawatir dana subsidi biodiesel tidak lagi mencukupi. Bukan dari kami (Aprobi). Kami hanya dimintakan usulan terkait mengatasi masalah ini," jelasnya.
Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan, kekhawatiran subsidi kurang dipicu kian melebarnya selisih antara harga MOPS solar dan harga biodiesel.
Dari data yang dihimpun bahwa subsidi biodiesel sebesar Rp2,05 triliun dalam rentang waktu kurang dari satu semester tahun ini. Belum lagi pengeluaran untuk tagihan yang masuk sebesar Rp3,72 triliun. Total dana yang akan keluar bisa Rp 5,77 triliun. Sedangkan, target penyaluran subsidi biodiesel tahun ini sekitar Rp 11 triliun.
MP Tumanggor menyebutkan, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk membahas skenario subsidi biodiesel ini, yang didalamnya terdapat Aprobi."Dalam rapat tim khusus tadi muncul beberapa skenario untuk mengatasi masalah subsidi.Pertama, kewajiban pencampuran biodiesel 20 persen (B20) dikurangi menjadi biodiesel 15 persen (B15)," tuturnya.(T2)
