INFO SAWIT, JAKARTA - Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai, negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Paris perihal pembatalan poin pajak progresif terhadap salah satu komoditi andalan Indonesia itu.

"Saya kira, mereka belum confident, karena bukan hanya Indonesia yang menolak. Negara yang dulu dijajah oleh Prancis, seperti, Afrika, juga memprotesnya. Jadi akan sulit bagi mereka untuk mengenakan itu," kata Sahat, seperti ditulis Bisnis, Selasa.

Sebelumnya, Sahat menilai bahwa rencana pengenaan pajak progresif ini adalah salah satu langkah pemerintah setempat untuk menjaga agar produk pertaniannya tetap lebih bersaing dibandingkan dengan produk CPO asal negara-negara berkembang.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menuturkan, kendati poin yang memberatkan CPO sudah dikeluarkan, pihaknya menilai, Prancis belum menyerah. "Tapi belum mati. Kami harus melihat perkembangannya dulu seperti apa. Kalaupun ada pajak yang bukan pajak progresif, itu seperti apa? Kami akan lihat dulu," kata Fadhil. (T2)