INFO SAWIT, JAKARTA –Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati, mendukung penguatan Indonesian Palm Oil Pledge(ISPO) tetapi perlu diperjelas ketika diperkuat dalam konteks apa. “Kami mendukung asal setting standard setara IPOP. Jangan malah di bawah. Akan menjadi abu-abu,” katanya.

Kala standarnya rendah, katanya, akan berpengaruh pada kepercayaan pasar internasional terhadap produk sawit Indonesia. Dia mengatakan, setidaknya ada empat hal utama menegaskan nol deforestasi, yakni high carbon stock (HCS), high conservation value (HCV), tak menanam di lahan gambut dan menegakkan hak asasi manusia. ”Diharapkan, ini wajib berlaku bagi seluruh sawit di Indonesia,” katanya seperti ditulis Mongabay.com.

Proses penguatan ISPO, katanya, tentu memerlukan waktu, padahal lingkungan perlu cepat terlindungi. Jadi, perlu ada review, baik internal maupun eksternal agar proses perubahan regulasi dan lingkungan tak terabaikan.

Deputi Direktur Market Transformation World Wildlife Fund (WWF), Irwan Gunawan menyebutkan, penguatan ISPO diharapkan mampu mengakomodir partisipasi dari seluruh multipihak, baik pengawasan maupun implementasi. Dengan begitu, aspek akuntabilitas dan transparansi terus terjaga.

”Dalam proses kajian dan implementasi ISPO,diperlukan komitmen pemerintah dalam moratorium pembukaan hutan alam,” katanya.

Irwan memandang ISPO sebagai skema wajib dan mestinya menjadi instrumen dalam memberikan jaminan legalitas sumber pasokan minyak sawit di Indonesia.

Seiring dengan itu, perlu ada intensifikasi dan teknologi industri hilir yang perlu diperkuat guna menghindari ekspansi lahan yang mungkin tak terkendali. Irwan berharap, penyempurnaan ISPO memberikan kejelasan dalam penyelenggaraan pasokan sawit dari hulu ke hilir. (T2)