INFO SAWIT, TANJUNG SELOR – Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan Zulkifli Salim mengatakan, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebun-kebun sawit milik 25 perusahaan lantaran dianggap progresnya dinilai tidak maksimal, sesuai sorotan para wakil rakyat.
“Bakal ada kebun yang sudah tidak layak kita perpanjang dan ada pula nantinya kebun harus dikenakan pemotongan luasannya. Tergantung dengan apa yang kita dapat di lapangan, setelah mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini pekebun, manajer dan pemilik kebun, termasuk aparat kecamatan dan desa maupun masyarakat,” terang Zulkifli, Kamis, seperti tulis prokal.co.
Menurutnya, ada masalah-masalah yang menjadi hak masyarakat tapi sampai sekarang tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dari perusahaan. Masyarakat bertahan dengan hak-hak dan perusahaan pun terhambat dengan kondisi seperti itu. Artinya, negosiasi yang pemerintah daerah berikan bahwa dalam izin menyebutkan salah satunya poin. Apabila ada hak-hak masyarakat di dalamnya, maka menjadi tanggung jawab perusahaan.“Perlu dilakukan negosiasi yang tidak merugikan masyarakat dan memperlakukan hak-hak mereka secara adil,” ungkapnya.
Setelah cukup waktu yang diberikan pemerintah daerah, tapi perusahaan tidak menyanggupi bakal diberikan dua pilihan, pertamapemerintah daerah tidak akan memperpanjang izin lokasi dan kedua, memotong luasan kebun yang digarap.
Selama ini, perusahaan kebun sawit berjalan secara normal. Tapi, kata Zulkifli, ada beberapa kebun yang dinilai progresnya lambat. “Perusahaan kebun itu hanya 30 sampai 40 persen yang lambat progresnya. Salah satu plasma lambat direalisasikan karena pelepasan hak-hak masyarakat masih alot negosiasinya,” sebutnya.(T2)
