Minyak sawit lestari yang gencar dituntut sebagai produk global, kini menjadi primadona konsumen dunia. Pasalnya, keberadaan minyak sawit lestari bukanlah hal baru bagi perkebunan kelapa sawit di dunia termasuk Indonesia. Bahkan, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional sudah memiliki komitmen tinggi akan produksi minyak sawit lestari.
Sayangnya, komitmen akan produksi minyak sawit lestari kerap mendapatkan rintangan. Kendati kesadaran perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional sudah sangat tinggi akan pentingnya menghasilkan produk minyak sawit lestari, hingga menular kepada para petani plasma dan swadaya, yang bekerjasama dengan perusahaan.
Seringkali, komitmen tinggi perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit nasional masih sering berbenturan dengan berbagai regulasi pemerintah yang belum mengadopsi keberadaan minyak sawit lestari secara holistik. Isu-isu kedaulatan negara dan nasionalisme kerap menjadi jargon utama dalam mengatasi perbedaan berbagai cara pandang dan produksi minyak sawit secara lestari (baca: sustainability) akhir-akhir ini.
Sejatinya, bicara sustainability bukan persoalan produksi semata, melainkan menjadi banyak persoalan bagi banyak kalangan, utamanya komunitas sosial dan lingkungan. Tak hanya faktor tuntutan pasar global semata, yang dikumandangkan para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melainkan juga menjadi bagian dari keserasian hidup sosial dan lingkungan di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit nasional.
Jika kehidupan sosial dan lingkungan di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit bisa harmonis, maka keberadaan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi soko guru bagi tumbuhnya perekonomian secara nasional. Pasalnya, keberadaan minyak sawit juga menjadi salah satu bagian dari indikator kebutuhan hidup secara nasional.
Namun, bukanlah pekerjaan mudah untuk mewujudkan harmonisasi perkebunan kelapa sawit dengan sosial dan lingkungan, dibutuhkan banyak keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan yang peduli akan minyak sawit lestari. Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku ekonomi, LSM, Media dan masyarakat luas harus ikut terlibat dan mengambil peran nyata dalam pembangunan berkelanjutan. . . .
