Awalnya ragu menerapkan praktik budidaya berkelanjutan. Namun setelah diterapkan, justru produksi kelapa sawit swadaya kian meninggi, sejalan dengan terdongkraknya ekonomi petani
Sebelumnya hasil produksi sawit petani swadaya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi hanya sekitar 500 kg/ha, jauh dari potensi produksi sawit yang ada.
Ekonomi petani pun tidak ada perubahan, infrastruktur jalan kurang baik lantaran ketiadaan modal perawatan jalan, akses pupuk sulit, bibit sawit bersertifikat sulit didapat, dan harga acap kali lebih rendah dari harga pabrik. Wajar kondisi demikian terjadi, lantaran kebanyakan petani menjual buah sawitnya masih ke para pengepul atau tengkulak.
Merasa tidak ada perubahan, petani di Desa Mekar Jaya pun sepakat guna melakukan perubahan, lewat penerapan praktik budidaya berkelanjutan. Sebanyak enam Kelompok Tani dengan lahan seluas 316,57 ha, yang meliputi sekitar 200 petani berkumpul dan mendirikan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati.
Jelas, perubahan itu tidak dilakukan tiba-tiba, namun dilakukan secara bertahap dan mendapatkan bantuan pendampingan dari Yayasan Setara Jambi. Dikatakan Direktur Yayasan Setara Jambi, Rukaiyah Rafiq, pendampingan itu dilakukan dengan alasan kualitas buah yang dihasilkan petani kurang baik, proses budidaya berbiaya tinggi dan ketiadaan modal. “Apalagi sebelumnya penjualan buah pun lewat tengkulak,” tutur Rukaiyah, dalam acara RSPO Press Circle di Jambi yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.
Sebab itu, proses pendampingan menjadi sangat penting, apalagi kebanyakan petani belum memahami secara pasti praktik budidaya kelapa sawit sesuai Good Agricultural Practices (GAP), alias hanya berdasarkan dari hasil bertanya dan mencontoh petani sawit lainnya.
Dikatakan Ketua Gapoktan Tanjung Sehati, Jalal Sayuti, dengan adanya pendampingan itu telah mampu memperbaiki akses terhadap pupuk bersubsidi serta perbaikan infrastruktur yang dilakukan pihak Pemda. “Bahkan setelah mendapat sertifikat RSPO, kami mendapatkan pengetahuan baru mengenai transparansi, sementara dari pemerintah memperoleh akses membeli tanah dan kebun untuk organisasi kami,” kata Jalal, belum lama ini di Merangin.
Kini petani yang . . .
