INFO SAWIT, JAKARTA – Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Sertifikasi Nasional (BSN) Donny Purnomo menyampaikan, bila Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ingin diterima diterima secara lebih luas, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan standar ISPO sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor.
“Kita juga perlu pastikan bahwa lembaga-lembaga sertifikasi ISPO yaitu 12 lembaga yang memberikan sertifikat ISPO itu independen dan kredibel, serta mendapat pengakuan dari dunia internasional,” ungkap Donny dalam FGD Penguatan ISPO di Jakarta, Rabu seperti ditulis Bisnis.com.
Lebih lanjut Donny menyampaikan, kredibilitas dan independensi Lembaga Sertifikasi ISPO harus dijamin, untuk dapat menggaet kepercayaan pasar. Untuk itu, dia merekomendasikan Lembaga Sertifikasi untuk menyesuaikan diri dengan standar SNI.
Direktur Kerjasama Intra-Amerika, Eropa, Ditjen Amerop Kementerian Luar Negeri Dewi Gustina Tobing mengakui negara-negara tujuan ekspor, terutama negara-negara Eropa belum memandang ISPO sebagai suatu platform yang dapat menjamin sistem keberlanjutan rantai pasok produk kelapa sawit.
“Di negara-negara Eropa permintaan minyak sawit tinggi. Kita masih perlu kerja keras karena upaya untuk pengakuan sudah dilakukan tapi hingga saat ini Eropa maupun negar maju lainnya belum mengakui ISPO sebagai suatu sistem legalitas internasional,” tandas Dewi.(T2)
