Kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas dipercaya mampu menggenjot produktivitas komoditas, meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus melindungi hutan dan gambut di Kalbar.
Akhir Mei 2016 lalu pemerintah Kalimantan Barat (Kalbar) mencanangkan penerapan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas melalui kemitraan multi-pihak, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan produktivitas komoditas, mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan sekaligus melindungi hutan, area bernilai konservasi tinggi dan lahan gambut.
Komitmen Pemerintah Kalbar ini,mendapatkan dukungan luas dari stakeholder lainnya, sehingga pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dan tidak sekadar seremoni belaka.
Percontohan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas ditandai dengan penandatanganan kemitraan tiga pihak, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis mewakili pemerintah Kalbar, Hasjim Oemar, Presiden Direktur PT. Cipta Usaha Sejati mewakili sektor swasta dan Fitrian Ardiansyah, Direktur IDH Indonesia mewakili lembaga pembangunan dan penyandang dana.
Komitmen pemerintah Kalbar membangun kemitraan juga mendapatkan dukungan penuh dari Asia Pulp and Paper (APP) dan Yayasan Belantara, Kedutaan Belanda dan Kedutaan Norwegia. Dukungan juga datang dari Badan Restorasi Gambut (BRG), GAPKI dan Kantor Staf Presiden.
Membangun kemitraan multi-pihak bertujuan untuk mendorong produktivitas berbagai komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Dikatakan Gubernur Kalbar, Cornelis, kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara (tidak ada satu pihak yang lebih dari lainnya) dan ini untuk membuktikan keseriusan semua pihak, yang secara bersama sama menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim. “Sekaligus, kemitraan ini menunjukkan bahwa pemerintah, pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat. Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga kunci dalam kemitraan ini," tutur Cornelis, yang juga sebagai Koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce.
Sementara dikatakan Kepala BRG, Nazir Foead, kemitraan ini memiliki arti penting mengingat Kalbar memiliki sekitar 1,7 juta ha lahan gambut dan seluas 600 ribu ha berupa kawah gambut yang perlu dilindungi. Selain itu, seluas 300 ribu ha gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang mulai rusak. “Kemitraan pemerintah-swasta dan didukung lembaga lainnya menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi perusahaan,” tutur Nazir Foead.
Kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas juga didukung secara penuh oleh pelaku perkebunan kelapa sawit, apalagi tutur Komisaris PT Cipta Usaha Sejati (CUS) Dino Patti Djalal, secara historis, emisi gas rumah kaca disumbangkan secara signifikan oleh pihak swasta.
Upaya pihak swasta utamanya para pengelola konsesi perkebunan yang masih mau melindungi hutan dan gambut di wilayah konsesinya dapat dianggap sebagai awal kontribusi positif bagi perlindungan lingkungan." PT CUS sampai saat ini menjaga 10 ribu ha hutan bernilai konservasi tinggi dari 30 ribu ha konsesinya,” katanya.(T2)
Lebih lengkap baca InfoSAWIT Edisi Juli 2016
Http://www.store.infosawit.com
