INFO SAWIT, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan, semua upaya sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. “Semua upaya sudah dilakukan. Dan itu sesuai dengan fungsi pemerintahan. Termasuk membentuk satgas hingga ke titik terdepan di desa,” kata Christiandy kemarin.
Menurutnya apa yang dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu start kerja satgas yang dibentukan ini dimulai dari Januari dan hingga saat ini masih terus bekerja. Dalam pembentukan satgas pun, lanjut dia, juga dilakukan Polda Kalbar. Karena itu dia berharap sinergisitas itu berjalan dengan baik, sehingga bencana kabut asap tidak seperti tahun sebelumnya. “Jadi dengan adanya satgas ini tidak ada lagi himbauan semuanya sudah harus jalan,” kata dia seperti dilansirpontianakpost.com.
Masih jelaskannya, dari beberapa kabupaten/kota yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan sudah meningkatkan status wilayahnya menjadi siaga. Termasuk juga dengan provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah, lanjut dia, sudah mengatur atasan lahan yang dibakar. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan masyarakat boleh membakar lahan sebanyak dua hektar.
Kendati demikian dia mengingatkan pemerintah dituntut untuk bijak melihat perundangan ini. Sebab dia tidak ingin keringanan itu menimbulkan efek yang luar biasa. “Jangan sampai akibat dari keringanan yang diberikan itu memberikan efek yang lebih besar maka tidak boleh dilakukan. Contoh saja, ada 1.000 petani yang serempak membakar lahan. Dengan batasan lahan dua hektar, maka bisa 2.000 hektar yang terbakar. Maka ditingkat desa pun harus mengatur hal tersebut,” terangnya.
Ke depannya Christiandy berhadap ada cara yang dilakukan masyarakat untuk membakar lahan tanpa dibakar. Pemerintah pun, lanjut dia, melakukan perannya dengan mengontrol para petani. Begitu juga dengan pembinaan yang dilakukan. Mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. “Kami tidak ingin mempertentangkan kehidupan pangan dan bencana kabut asap ini. Kami ingin ada titik temu dalam masalah ini,” tandas dia. (T2)
