INFO SAWIT, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rahmat Hamka menilai pemerintah tampak sudah sangat serius dalam menangani dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Namun keseriusan itu tak diiringi oleh penegakan hukum yang mencerminkan keadilan.

Penindakan terkesan hanya diberlakukan untuk rakyat jelata, tak menyentuh korporasi.

"Hal ini masih terlihat yang banyak ditangkap hanya masyarakat secara perorangan, sementara yang berbentuk korporasi belum kelihatan," kata Rahmat melalui pesan singkatnya, Selasa (13/9/2016), seperti dilansirTribunnews.com yang dikutip Kompas.com.

Dikatakannya, baru-baru ini rakyat dipertontonkan aksi arogansi korporasi yang mengarah pada perlawanan terhadap institusi negara. "Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Hukum jangan hanya untuk rakyat jelata yang hanya ingin berladang untuk mempertahankan hidupnya tapi ketika berhadapan dengan para konglomerat seolah hukum tak berdaya," tuturnya.

"Saya meminta kepada KPK agar segera melakukan audit investigasi kepada para perusahaan perkebunan, karena disinyalir banyak hal yang merugikan negara baik dari segi luasan kebun yang tidak sesuai perizinan maupun peruntukan kawasan yang tidak sesuai fungsinya," tegasnya.(T2)