INFO SAWIT, JAKARTA - Diakui atau tidak dalam setiap proses sertifikasi apapun, termasuk dalam proses sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tercatat ada biaya yang harus dikeluarkan, yakni untuk proses audit dalam rangka guna mendapatkan sertifikat ISPO, dana tersebut pun tercatat dan sesuai dengan aturan.

Tutur Sekretariat ISPO, Herdrajat Natawijaya, bagi pemerintah dalam proses sertifikasi biaya audit diserahkan kepada pihak konsultan dengan perusahaan perkebunan. Kabarnya pihak pemerintah tidak akan ikut campur, yang terpenting bagi kami ialah tetap menjaga supaya dalam pembiayaan proses sertifikasi ISPO tidak terjadi saling menjatuhkan.

Selain itu, masalah biaya juga menyangkut penerapan sertifikasi ISPO bagi petani swadaya, lantas menjadi tanggung jawab siapa? Lantaran pelaku usaha yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, maka seyogyanya perlu ada pembicaraan dengan pihak perusahaan, sehingga semua pihak bisa menerima dengan baik proses sertifikasi ISPO. “Sehingga cita-cita mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan bisa terjadi,” katanya kepada Info SAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Lantas, tambah Herdrajat, patut diperhatikan, legalitas menjadi yang utama dalam proses ISPO, sehingga bila ada perusahaan yang tidak memenuhi aspek legalitas maka pengajuan untuk mendapatkan sertifikat ISPO bakal ditolak. “Terkait legalitas ini kami terapkan sangat ketat,” tandas dia. (T2)