INFO SAWIT, PALEMBANG - Dalam satu forum pada World Economic Forum Sustianable Forestry and Agriculture di New York, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, mengemukakan latar belakang yang menjadi tantangan mengapa kemitraan pengelolaan lanskap diinisiasi karena berdasarkan fakta perlunya koordinasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengaturan tata air dalam suatu kawasan, dan penanganan konflik sambil melakukan perlindungan hutan dan peningkatan produktivitas berbagai produk pertanian.

Mengutip dari laman sumselprov.go.id, dikatakan bahwa di sektor pertanian dalam upaya menuju pertanian berkelanjutan sejalan dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tengah diupayakan suatu solusi untuk pemanfaatan lahan gambut terutama bagi masyarakat didesa rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara bakar. Sehingga lahan masih dapat berfungsi untuk peningkatan sektor pertanian, sebab masih banyak lahan yang dimiliki oleh Sumatera Selatan.

Dengan begitu, dalam peningkatan sektor pertanian, maka dalam upaya restorasi gambut yang totalnya sekitar 450 ribu hektar pada tahap awal baru dilakukan pemetaan zonasi dan pemetaan sosial, dan perlu kecermatan dalam restorasi gambut yang masih dalam status moratorium.

Gubernur Sumatera Selatan juga mengemukakan bahwa Sumsel adalah provinsi yang pertama di Indonesia yang telah meluncurkan Model Lumbung Sawit Berkelanjutan dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan IDH.

Tulis Beritadaerah.co.id, kegiatan ini bertujuan agar petani kelapa sawit dapat melakukan praktek berkebun yang baik (Good Agriculture Practice) sesuai standar RSPO maupun ISPO yang menggunakan bibit klon unggul, perawatan yang baik, dan tidak merambah kawasan hutan. Sekarang sedang diupayakan membantu replanting kelapa sawit seluas 4000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, yang sedang menunggu pencairan dana hibah dari BPDP-KS sebesar 50% dari total dana yang dibutuhkan. (T2)