INFO SAWIT, JAKARTA - Sustainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia, Putra Agung menyatakan, proses penguatan ISPO harus dipandang sebagai kesempatan meningkatkan posisi tawar sawit asal Indonesia ketimbang produksi negara lain. “Kita harus jeli melihat komponen penting yang harus ada untuk memastikan ISPO menjadi sertifikasi yang diakui di Indonesia maupun di pasar global,” katanya dalam rilis yang diterima Info SAWIT, belum lama ini. 

Sementara itu, merujuk identifikasi yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dengan adanya pemantauan independen baik dari masyarakat sipil maupun pemantau pasar akan menjaga akuntabilitas ISPO, sehingga pada akhirnya bakal meningkatkan keberterimaan kepada ISPO.

Dikatakan Ketua SPKS, Mansuetus Darto, Indonesia sendiri memiliki contoh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilengkapi instrumen pemantau independen. Dimana Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menjadi kelompok masyarakat sipil yang diakui oleh pemerintah dan memantau pelaksanaan dari sistem SVLK tersebut. Hal ini dipandang berhasil dan efisien demi menjamin transparansi dalam proses sertifikasi.

“Kami tidak sepakat dengan anggapan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam memasukkan pemantau independen dalam struktur kelembagaan ISPO. Padahal sudah banyak contoh model sertifikasi lain yang lebih dipercaya karena adanya pemantau independen” kata Darto. (T2)