INFO SAWIT,MAMUJU UTARA - Konflik lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), telah memunculkan kecemasan tersendiri bagi seluruh kalangan.

Setidaknya, ada empat titik lokasi dipersengketakan dan sempat memanas, diantarnya, sengketa lahan di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju Utara.

Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahan terjadi di Dusun Barubu, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Sengketa lahan di afdeling baribi Desa Towoni, Kecamatan Baras, serta sengketa lahan di Majene, Kecamatan Lariang. Hampir semua sengketa lahan terjadi dipicu oleh permasalah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.

Kendati sebelumnya pihak DPRD Matra telah membentuk panitia khusus (pansus) dan telah beberapa kali menggelar rapat paripurna, bahkan hasil rapat paripurna pansus telah disampaikan ke Kementerian Agraria, hal ini tampaknya belum membuahkan hasil. Bahkan saat presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Matra beberapa waktu lalu, DPRD telah menyerahkan berkas hasil investigasi pansus tersebut. Namun pemerintah pusat belum memberikan respon.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Matra, Lukman Said menilai, pemerintah pusat tidak serius dalam menangani kasus konflik lahan tersebut. Ia bahkan meminta langsung kepada Presiden untuk turun tangan menyelesaikan konflik lahan yang berkepanjangan tersebut.

“Jangan publik menilai, kami di DPRD tidak bekerja. Beberapa waktu lalu saya sudah menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Kewilayahan dan dia (Mendagri-red.) berjanji akan mempertemukan pemkab Donggala dengan pemkab Matra terkait kasus sengketa lahan diwilayah perbatasan. Masyarakat jangan putus asa. Melalui kesempatan ini saya meminta Bapak Presiden RI untuk turun tangan memerintahkan Menteri Agraria untuk menuntaskan kasus sengketa lahan,” katanya seperti dikutip dari rakyatsulbar.co. (T2)