INFO SAWIT, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas, serta Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 lalu di Jakarta, sepakat meluncurkan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan atau SIPKEBUN sebagai komitmen mendorong praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Bupati Seruyan, Sudarsono menilai SIPKEBUN dapat menjadi pemantau sekaligus kesempatan kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah. “Kerja sama ini diharapkan bisa membantu secara sistematis percepatan penyelesaian masalah perkebunan yang dihadapi di daerah selama ini,” kata Sudarsono.
Pada tahap awal, SIPKEBUN akan menyimpan dan menampilkan data petani swadaya kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas, termasuk lokasi dan wilayah perkebunan, tingkat produksi, dan kondisi sosio-ekonomi.
Merujuk infomasi dari Pemkab Seruyan, tercatat sekitar 2.441 petani swadaya di Kabupaten Seruyan telah siap dikelola dalam SIPKEBUN, dan ditargetkan tahun 2016 semua petani swadaya di kabupaten tersebut, yaitu sebanyak 5.300 orang, bisa selesai dipetakan. Kabupaten Kotawaringin Barat juga sudah mulai memetakan petani swadaya dan perkebunan sawit yang memberikan kontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara diktakan Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, petani adalah salah satu pemain kunci dalam rantai pasokan sawit. Melalui pemetaan, bakal membantu petani kecil dalam pendaftaran budidaya untuk memperkuat legalitas mereka.
Saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mengeluarkan beberapa contoh Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk petani swadaya kelapa sawit dan sedang memproses 143 lainnya. Kedepannya jumlah ini akan terus betambah seiring dengan proses verifikasi yang masih berlangsung.
Demikian juga dikatakan, Bupati Gunung Mas, Arton S. Dohong, adanya kesepakatan ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Pusat maupun Provinsi pada upaya Kabupaten Gunung Mas untuk melangkah menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. “Kerja sama ini memacu kami untuk semakin bekerja keras supaya seluruh sektor perkebunan di Gunung Mas, baik itu yang dikelola oleh perusahaan maupun petani kecil, menerapkan praktik-praktik berkelanjutan,” kata Arton S. Dohong.
Joko Arif dari INOBU berharap informasi perkebunan yang disediakan dalam SIPKEBUN bisa membantu provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan legalisasi lahan, penyelesaian konflik, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan perencanaan pembangunan untuk menuju provinsi/kabupaten/kota yang berkelanjutan. “Kolaborasi seperti ini belum banyak terjadi. INOBU sangat berharap provinsi dan kabupaten lain akan mengupayakan inisiatif serupa,” kata Joko Arif.(T2)
