INFO SAWIT, JAKARTA – Penguatan kebijakan ISPO menjadi salah satu upaya melindungi salah satu komoditas unggulan strategis Indonesia itu, lantaran merujuk pengalaman sebelumnya berbagai komoditas unggulan Indonesia yang sebelumnya merajai dunia saat ini telah hilang ditelan waktu.
Sebab itu Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, tidak menghendaki komoditas unggulan Indonesia, seperti sawit, juga mengalami kondisi yang sama dengan komoditas perkebunan lainnya yang kini telah tenggelam. “Kita tidak ingin kelapa sawit mengalamai kondisi seperti komoditas lainnya, kita pun tidak ingin itu tejadi,” tutur Darmin.
Darmin pun berharap ISPO bisa disepakati sebagai standar yang memiliki kredibilitas, dihormati dan diterima pasar internasional. Pihaknya sepakat bila kedepan status kebijakan ISPO ditingkatkan.
Tetapi Darmin tetap mengingatkan, tidak hanya berfokus pada penguatan kebijakan ISPO saja, perlu juga dipikirkan upaya penguatan kelembagaannya termasukaksesibilitas dan akseptabilitasnya. “Dengan merasa memiliki maka suatu standar bakal didukung dan dijaga,” kata Darmin kepada Info SAWIT, belum lama ini.
Guna memperkuat kebijakan ISPO, tutur Darmin, pihaknya sedang mengupakayakan berbagai strategis seperti mendorong penyiapan kebijakan satu peta (one map policy), lantas memfinalisasi aturan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, misalnya dengan mengubah kebijakan dengan upaya pencegahan, dengan menerbitkan kebijakan untuk tidak membakar untuk membuka lahan, perkebunan besar dibuat standarnya dan untuk masyarakat harus disesuaikan dengan menerapkan insentif dan disinsentif. “Kita ingin perkebunan besar ikut bertanggung jawab terjadap kejadian kebakaran, misalnya dengan membangun kanal-kanal sehingga mencegah kebakaran dan membuat jalur transportasi,” tutur Darmin.
Termasuk kata Darmin, memperbaiki kebijakan moratorium yang sebelumnya telah diterapkan semenjak 2011 lalu, dimana menurutnya kebijakan itu kurang berjalan dengan baik. Sebab itu pemerintah bakal membuat kebijakan yang lebih jelas dengan melihat kepentingan rakyat. “Kita bangun model yang sustainable, harus ada kriteria dan standar yang dijalankan dalam persoalan sustainabilitas kebun sawit,” tandas Darmin.(T2)
