INFO SAWIT, JAKARTA - Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan wilayah berbasis pendekatan lanskap atau yurisdiksi memungkinkan untuk melihat wilayah secara lebih holistik dalam mengidentifikasi potensi produksi dan proteksi lingkungan dan ekosistem yang diperlukan ada di dalamnya untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan ekonomi. Pendekatan ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun dari luar wilayah, untuk terlibat dan bekerjasama sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing untuk mewujudkan grand design dari lanskap atau yurisdiksi tersebut.
Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Cornelis telah mencanangkan Pembangunan Berkelanjutan berbasis Komoditas di provinsi ini. Perlindungan lingkungan, biodiversitas dan ekosistem yang sehat sangat memiliki keterkaitan dan menjadi syarat keberlanjutan produksi komoditas di suatu wilayah.
Sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat telah mengalokasikan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal konsesi mereka maupun membangun koridor untuk menghubungkan konektivitas NKT dan pergerakan satwa langka dari satu area konservasi ke area konservasi lainnya. Upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut perlu mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga kawasan yang dikonservasi tersebut dapat terus dilindungi fungsinya, dan perusahaan tetap dapat menjalankan fungsi produksinya
Sejak September 2016, IDH telah melakukan upaya menjajaki kegiatan bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara mengenai perlindungan area NKT yang dikelola dan dikonservasi oleh perusahaan. Upaya ini menghasilkan rekomendasi dari Ditjen KSDAE agar area NKT maupun koridor yang dibangun tersebut dimasukkan ke dalam Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Kegiatan ini memerlukan pemetaan rinci daerah, pengembangan rencana aksi untuk mengelola area NKT, dan pengembangan forum publik-swasta yang akan menyetujui dan mengarahkan pelaksanaan rencana aksi tersebut bersama-sama.
Direktur Badan Pengelola Ekosistem Esensial memimpin rapat pembahasan rencana pembangunan KEE di Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan rapat pertama Forum KEE di Pontianak pada awal Oktober 2016 dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
IDH akan mendukung forum ini dalam beberapa bulan mendatang untuk memetakan daerah, mendirikan sebuah forum KEE yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lokal ,, dan mengembangkan rencana aksi. Pertama-tama kegiatan ini akan berfokus pada area NKT di dan sekitar kubah gambut Sungai Putri dan Taman Nasional Gunung Palung. (T2)
