INFO SAWIT, JAKARTA - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui kepemimpinan Gubernur, Alex Noerdin telah menjadi pelopor pembangunan wilayah berbasis pendekatan lanskap berkelanjutan (sustainable landscape). Dalam mewujudkan hal ini, penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau (Green Growth Plan) yang akan menjadi referensi pengembangan lanskap berkelanjutan, tengah dilakukan di Sumatera Selatan dan didukung oleh IDH-The Sustainable Trade Initiative dan pemerintah Norwegia. ICRAF, yang telah memiliki rekam jejak penelitian yang cukup lama di Sumatera Selatan, dipercaya untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau tersebut.
Kegiatan pembangunan hijau di Sumatera Selatan tersebut pada dasarnya memiliki lima capaian yang diinginkan. Pertama, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kedua menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan merata.
Ketiga, menumbuhkan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, keempat, mendorong ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, dan kelima, berkontribusi pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Alasan diterapkannya pembangunan hijau di Sumatera Selatan adalah karena bumi Sriwijaya ini merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, dimana sumbangan sektor lahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi cukup besar. Selain itu efek pengganda dari sektor kehutanan juga merupakan sumber pendapatan penting.
Sumatera Selatan merupakan penghasil karet dan kopi terbesar di seluruh Indonesia, dan juga terluas dalam hal area yang dikelola, serta memiliki area kelapa sawit keempat terluas di seluruh Indonesia, yang luasannya terus meningkat secara berkesinambungan.
Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tercatat bertambah secara pesat. Jika di tahun 2011 lalu baru seluas 0,8 juta hektar (ha), di tahun 2014 luas lahan perkebunan sawit telah mencapai seluas 1,11 juta ha, atau meningkat 28%, dengan kebun yang dikelola petani sejumlah 43% dari total area perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan.
Dalam mempercepat roda ekonomi, Sumatera Selatan telah berhasil menarik investor pada sektor lahan, dengan partisipasi masyarakat petani secara aktif. Saat ini luas Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai sekitar 14,5% dari total keseluruhan luas area provinsi atau berada pada setengah dari keseluruhan jumlah kabupaten.
Pada tahun 2014, dua pertiga dari keseluruhan petani yang mengelola kebun, mengelola kebun karet sedangkan seperempatnya mengelola kebun kopi. Sisanya mengelola perkebunan kelapa sawit.
Sumatera Selatan juga akan memiliki pengelolaan pabrik Pulp & Paper terbesar di Asia dan terletak di Ogan Komering Ilir (OKI). Pabrik ini akan beroperasi pada tahun 2018 mendatang. Investasi ini akan membawa perubahan besar dalam hal perluasan HTI dan penyerapan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah dan efek pengganda ekonomi lainnya
Tumbuh pesatnya investasi pada sektor lahan di Sumatera Selatan, ditengarai bakal memiliki implikasi positif karena bisa memicu pertumbuhan ekonomi secara pesat. Namun pengembangan pada sektor lahan tersebut juga memiliki potensi meningkatnya dampak pada kerusakaan lingkungan apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan.
Misalnya, berpotensi mempercepat dan memperluas terjadinya kerusakan hutan (deforestasi), penggunaan lahan gambut akibat terbatasnya lahan mineral bakal membuka potensi terjadinya pemampatan lahan gambut (pengeringan) yang pada akhirnya bisa mempermudah terjadinya kebakaran lahan.
Area lindung dan konservasi dapat mengalami berbagai ancaman, dan terjadinya kegiatan illegal logging dan alih guna lahan. Sejalan dengan pesatnya pembangunan, beberapa fungsi lingkungan mengalami degradasi. Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi merupakan salah satu DAS kritis di Indonesia dan bisa mengalami banjir, erosi dan kualitas air yang menurun, disertai dengan pasokan air yang tidak konsisten.
Emisi yang dihasilkan dari alih guna lahan cukup tinggi, terutama pada hutan mangrove. Terlebih area lahan gambut di Sumatera Selatan mencapai 16% dari keseluruhan luas area provinsi. Terjadinya kebakaran akibat sistem drainase yang tidak maksimal telah mempercepat kontribusi pada peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). (T2)
