INFO SAWIT, MEMPAWAH - Menanggapi masih adanya konflik antara perusahaan sawit dan karyawan hingga masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mempawah H Rusli Abdullah angkat bicara.

Ia menilai masih lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap usaha perkebunan yang tidak mematuhi aturan di Mempawah."Dengan kondisi itu yang menjadi persoalan masyarakat hingga bisa demo,"ujarnya, Senin (21/11/2016).

Belum lagi perusahaan kerap mematuhi aturan pemerintah. Diantaranya kewajiban plasma yang kerap dilanggar perusahaan."Maka kewajiban plasma, ini kan sudah jelas, sementara yang dibangun ini,"tukasnya seperti dilansir tribunpontianak.co.id.

Ia juga menilai pemerintah kurang tegas dalam menindak perusahaan yang lalai menjalankan kewajibannya kepada masyarakat. "Kalau memang perusahaan tidak mematuhi aturan, cabut izinnya dan itu sudah menjadi perintah presiden," katanya.

Kondisi demikian ditengarai sebagai musabab munculnya persoalan perusahaan sawit dan masyarakat yang kerap berulang-ulang dengan masalah sama. (T2)