INFO SAWIT, JAKARTA –Kebijakan pembiyaan pengembangan komoditas lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), dianggap masih banyak memiliki kekurangan, lantaran kebijakan ini dianggap hanya mengakomodir untuk para pedagangan pertanian, namun belum menyentuh pelaku produksi pertanian.

Sebab itu tutur Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad, sejatinya peran pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam produksi kolmoditas di Indonesia.  “Pembiayaan ini juga jadi salah satu faktor yang penting, justru terkadang akses ini tidak terbuka karena tidak ada informasi,” katanya dalam pemaparan di Rapat Koordinasi Nasional, KADIN pusat Bidang Agribisnis, belum lama ini di Jakarta yang di hadiri Info SAWIT.

Sebab itu lebih lanjut tutur Muliaman, membangun data base menjadi sangat penting, dan data base itu harus ter-update. “Masalah pembiayaan acap terkendala lantaran data base yang kurang akurat, seperti pada kasus di sektor industri kemaritiman, energi terbarukan, data ini acap jadi masalah,” katanya.

Diakui Muliaman, selain update data base, penerapan pembiayaan kerap tidak sesuai dengan karakteristik komoditas, contohnya pembiayaan untuk sawit rakyat, tidak akan mungkin petani langsung ke bank untuk pinjam uang, lantas bagaimana dengan masa belum menghasilkan? Sebab itu dibutuhkan suatu ekosistem sehingga ada yang membantu petani dalam pengadaan bibit, akses seperti inilah yang belum terjadi. Padahal tutur Muliaman, Indonesia sangat komit dalam upaya penerapan sustainable finance.

Saat ini, terhambatnya akses pembiayaan ditengarai lantaran KUR belum mengadopsi karakteristik komoditas yang ada. Bahkan Muliaman menganggap, KUR itu lebih dominan untuk pedagang, olehkarena itu aspek fleksibilitas perlu dilakukan sehingga akses pembiyaan menjadi lebih terbuka. “Karakteistik ini akan menentukan pada proses pembiayaan, termask bagiaman juga bisa memasukan aspek asuransi, maka perlu segera dibuat ekosistem itu sehingga memungkinkan perbankan bisa masuk,” tandas Muliaman. (T2)