INFO SAWIT, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha kayu, tambang batubara, hingga kelapa sawit di Kalimantan agar mau memanfaatkan program pengampunan pajak dengan melaporkan harta mereka. “Saya tahu, di sini (Kalimantan) ada pengusaha kayu, migas, tambang, sawit,” kata Jokowi pada Sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Banyaknya pengusaha tidak sebanding dengan semangat mengikuti program pengampunan pajak yang digelontor pemerintah. Dalam catatan Ditjen Pajak, hanya 23.000 WP dari 1,3 juta WP se-Kalimantan mengikuti program ini atau setara 1,8 persen dari total WP. Jokowi pun kembali mengingatkan kesempatan pada tahap kedua dan ketiga nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. “Hati-hati, akhir Maret 2017 denda sangat tinggi sekali. Itulah aturan perpajakan. Mumpung uang tebusannya murah sangat. Mumpung kita pemaaf, setelah 31 Maret, tiada maaf. Bayar apa adanya” kata Jokowi seperti dilansir Kompas.com.

Program amnesti pajak ini, sebut dia, untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2014-2019, negara memerlukan Rp 4.900 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara anggaran negara hanya Rp 2.000 triliun.

Program dari Kabinet Kerja ingin mewujudkan banyak pelabuhan besar di mana-mana, seperti Makassar New Port, Tanjung Priok, dan Buluminung. PLN juga membangun 35.000 MW, pembangunan bandara terpencil di Bener Meriah, Pulau Miangas, Yahukimo di Papua, serta rel kereta di Sulawesi dan Kalimantan.

Belum lagi pertanian dan perikanan memerlukan cool storageuntuk memuat ribuan ton, untuk mengatasi gula yang masih impor berkisar 3,4 juta ton dan jagung sekitar 3,2 juta ton.

“Kenapa tidak kita kerjakan sendiri? APBN tidak cukup. Itulah pentingnya repatriasi uang dibawa masuk. Kalau kita pinjam, semua juga rebutan. Semua butuh uang. APBN tak memiliki kemampuan,” kata Jokowi. (T2)