INFO SAWIT, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah lebih percaya diri dan tegas dalam menetapkan standar perdagangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia. Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono menilai, standar tersebut sepatutnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena  menjadi salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.

"Kita harus percaya diri menetapkan standar, jangan bergantung pada standar negara pembeli saja. Kalau sudah ada standar, nanti tinggal diadu saja dengan negara penghasil sawit lainnya," tutur Joko, dalam sebuah diskusi sawit di kawasan Pancoran, belum lama ini,seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Joko mencontohkan, perdagangan CPO antara Indonesia dengan India yang disebutnya kerap mengikuti ketentuan pasar India lantaran besarnya permintaan CPO ke negara tersebut. "Perjanjian perdagangan Indonesia-India terakhir kali pada tahun 1967, saat era pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, ada perjanjian yang barukarena ekspor ke India itu besar," jelas Joko.

Joko menyebutkan, standar tersebut dapat diterapkan dengan penetapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). "Misalnya, ISPO, sekarang belum diakui, ya tidak apa, yang penting kita sudah buat, sudah terapkan. Terlepas diterima atau tidak, yang penting, sudah ada ISPO. Ini menyatakan keseriusan kita membuat standar," imbuhnya.

Standar tersebut, tidak hanya memperkuat sektor CPO Indonesia dibandingkan dengan negara-negara penghasil CPO lainnya, tetapi, juga memberikan nilai tambah produk CPO Indonesia. (T2)