INFO SAWIT, JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berupaya menciptakan sinergi dan sinkronisasi program kegiatan integrasi sawit-sapi di antara lembaga pemerintah, industri swasta, BUMN, dan kelompok masyarakat peternak melalui perumusan kajian yang tepat. "Kebijakan integrasi sapi-sawit yang terangkum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/2014, gaungnya belum terdengar secara masif sehingga perlu dikoordinasikan," kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Eniya Listiani Dewi dalam diskusi mengenai program integrasi sapi-sawit di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (14/12/2016).

Eniya mengatakan akan membicarakan mengenai kebijakan lebih lanjut mengenai integrasi program integrasi sapi-sawit dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait lain. "Kami mencoba mendiskusikan hal ini per daerah, dan akan membicarakannya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BUMN," kata dia.

Upaya menjalin komunikasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan konsep pengembangan sawit-sapi dengan memanfaatkan potensi perkebunan sawit menjadi lumbung daging sapi nasional sehingga dapat mengurangi impor. Sementara itu, Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain, mengusulkan kepada BPPT agar mampu menginisiasi usulan payung hukum yang tepat bagi pengembangan program integrasi sawit-sapi bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional.

"Perkebunan sawit ada potensi yang bisa digali terkait integrasi sawit-sapi apabila ada payung hukum. Di Kabupaten Batubara perkebunan swasta belum ada yang masuk (integrasi sapi-sawit), hanya kelompok pertanian," kata dia. (T2)