INFO SAWIT, PONTIANAK –Provinsi Kalimantan Barat selama ini dikenal sebagai penghasil bahan baku produk, seperti kayu, karet, minyak sawit, serta bauksit. Nyatanya belum ada industri yang mengolah hasil alam itu menjadi sebuah produk siap pakai. Tentu saja, ada potensi pendapatan yang hilang dari ketiadaan proses tersebut. Selain pendapatan, peluang kerja yang seharusnya bisa diserap di Kalbar, juga dinikmati daerah lain yang sudah memiliki proses pengolahan secara lengkap.
Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 berencana mengoptimalisasikan potensi daerah dengan target hilirisasi industri sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013 - 2018. Menurut Gubernur Kalbar Cornelis yang diwakili Asisten III Setda Kalbar Robert Nursanto saat membuka "Humas Gathering" se-Kalbar di Pontianak pada pekan pertama Desember 2016, Tahun 2017 merupakan tahun ke empat dalam pelaksanaan visi misi RPJMD Kalbar 2013 - 2018.
Untuk menuju hilirisasi industri, diperlukan beberapa prasyarat seperti sistem konektivitas dengan dukungan infrastruktur yang mantap, termasuk ketersediaan sumber energi, tenaga kerja yang berkualitas serta iklim investasi yang baik. Pada tahapan ini diharapkan bahwa peta jalan (roadmap) industri hilir telah mulai diimplementasikan. Untuk mendukung upaya-upaya ini, juga perlu adanya perhatian terhadap penyiapan SDM yang siap memasuki pasar kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tulis Antara Kalbar, ada sejumlah titik berat yang harus diperhatikan yakni memahami makna dalam meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah ini meliputi segala dimensi pembangunan, seperti infrastruktur, ketersediaan energi, iklim investasi yang baik, sumber daya alam yang dikelola dengan baik sebagai bahan baku industri. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas yang berasal dari pendidikan yang berkualitas baik formal maupun informal, serta kesehatan masyarakat.
Daya saing yang baik ini akan membuka mata investor baik lokal maupun dunia untuk memulai pengembangan industri di Kalimantan Barat. Terkait hal itu, kebijakan persiapan hilirisasi industri Pemprov Kalbar juga telah didukung oleh Pemerintah Pusat melalui proyek-proyek strategis nasional sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kalimantan Barat.
Seperti pengembangan Pelabuhan Kijing, pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kabupaten Landak dan Ketapang, pembangunan smelter, pengembangan kawasan pangan dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Nanga Badau dan Aruk.
Kalbar dalam rencana kerja tahun 2017 juga telah menetapkan target indikator makro pembangunan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diperkirakan antara 5 - 5,12%, angka kemiskinan pada tahun 2017 turun menjadi 8,20%.
Kemudian, pengangguran terbuka dapat turun menjadi 4,63 persen pada tahun 2017. Lalu, terkait dengan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru, capaian IPM Kalimantan Barat pada tahun 2014 adalah 64,89 poin. Untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 67,67 poin diharapkan akan dapat tercapai. (T2)
