INFO SAWIT, JAKARTA- Kementerian Pertanian mencatat terdapat potensi luas 1 juta hektare lahan tanaman perkebunan untuk diintegrasikan dengan tanaman jagung. Langkah ini untuk menggenjot target produksi jagung 3,5 juta ton sepanjang tahun ini. Salah satu daerah yang berpotensi menjadi pengembangan integrasi lahan perkebunan - jagung adalah Sumatera Utara.
Di Sumut tercatat potensi 48 ribu hektare lahan perkebunan untuk ditanami jagung dengan pola tumpang sari. Potensi lahan tersebut tersebar di 17 kabupaten. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian sekaligus Penanggung Jawab Upaya Khusus Pajale (padi, jagung, dan kedelai) Sumut Ali Jamil menyampaikan hingga pertengahan Februari ini tercapai 9.000 hektare lahan perkebunan yang diintegrasikan dengan tanaman jagung. Lahan tersebut terdiri dari lahan tanaman perkebunan rakyat, swasta, dan negara.
Dari luas lahan perkebunan 9.000 hektar, seluas 200 hektare di antaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik PTPN II. Penanaman jagung perdana dengan sistem tumpang sari dilakukan bersama Kasad dan Menteri Pertanian di areal sawit PTPN II provinsi Sumatera Utara wilayah Kodam I/BB di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Langkat.
Ali mengatakan potensi lahan tersebut masuk dalam kategori Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), sehingga perlu diintegrasikan dengan tanaman jagung agar memberi nilai tambah. Dengan masa tanam selama tiga bulan, 1 hektar lahan dapat memproduksi 8 ton jagung. Dengan demikian, potensi 48 ribu hektare dapat memproduksi 384 ribu ton jagung dalam satu kali masa tanam.
Secara teknis, pola integrasi kelapa sawit - jagung dapat dilakukan saat awal fase pertumbuhan kelapa sawit sampai batas naungan maksimal 70 persen atau sekitar umur sawit empat tahun. Selain di perkebunan sawit, tanaman jagung dapat diintegrasikan dengan pola tumpang sari di lahan perkebunan karet, kelapa, dan jambu mete. Pola tumpang sari dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan petani karena petani akan mendapat hasil tumpang sari sebelum tanaman pokok menghasilkan.
"Kami mendorong perusahaan swasta dan negara agar mau memanfaatkan lahan TBM untuk membantu program negara, selain menguntungkan perusahaan. Saat ini, kami terus melakukan pembicaraan dengan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia," kata dia seperti dilansir tempo.co. (T2)
