Berita Lintas
sawitbaik

Ini Alasan Kaltim Pilih Sawit



Ini Alasan Kaltim Pilih Sawit

INFO SAWIT, SAMARINDA - Pemprov Kaltim menjelaskan alasan memilih kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan utama. Kelapa sawit dianggap lebih “hijau” dan berpeluang menghasilkan energi terbarukan dibandingkan hasil kebun lain. Hal itu ditegaskan Kabid Sumber Daya Terbarukan Dinas Perkebunan Kaltim, Henny Herdiyanto. Katanya, kelapa sawit punya beberapa keunggulan. 80 persen pembuatan bio diesel menggunakan kelapa sawit sebagai bahan utama. Di samping itu, buah tandan segar bisa digunakan menghasilkan minyak kelapa sawit atau CPO.

Yang juga membuat industri ini diangga lebih efisien adalah untuk memproduksi satu ton CPO hanya butuh lahan 0,1 hektare. “Bandingkan dengan minyak jagung dan kedelai yang butuh sekitar 10 hektare lebih untuk dapatkan satu ton,” ungkap Herdi.

Kemudian dari sisi penyelamatan lapisan ozon, sawit dianggap lebih kuat. Sebab, masa tumbuh sawit bisa bertahan hingga 20 tahun. Selang waktu itu tanaman dengan nama latin elaesis ini dianggap bisa menyerap CO2 atau karbon dioksida di udara yang merupakan alasan terjadinya pemanasan global. “Sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Minimal 20 tahun dia akan menyerap karbon dioksida,” jelasnya dikutip prokal.co.

Mengenai adanya anggapan bahwa kelapa sawit banyak  menyerap air, sehingga mengakibatkan kekeringan di areal sekitarnya, Herdi membantah. Katanya, anggapan buruk itu dilempar oleh pesaing utama kelapa sawit yang terancam kehilangan pasar. “Itu persaingan bisnis menurut saya yang dikemas dengan isu lingkungan. Sebab, di Indonesia ini lahan tanam sangat luas. Banyak yang bisa digunakan untuk bercocok tanam hasil kebun,” imbuhnya.

Disinggung mengenai konflik sosial, ia tidak membantah. Menurutnya kasus itu terjadi lantaran penyuluhan di lapangan dianggap kurang. Karena kurangnya penyuluhan itu terjadi miskomunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. “Mungkin intensitas pengawalan itu yang kami coba perbaiki. Tapi itu juga menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota untuk sama-sama mengawasi,” tandas Herdi. (T2)