INFO SAWIT, JAKARTA - Responsible Business Forum keempat yang berlangsung di Jakarta, Indonesia, mengakhiri hari kedua dan terakhirnya dengan menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai bagaimana cara memperoleh keamanan pangan dan nutrisi di Asia, wilayah yang memiliki 60% dari kelaparan global.
Selama dua hari tersebut, petani lahan kecil, isu-isu hak atas tanah dan distribusi tanah yang tidak merata menjadi tema-tema yang terus dibahas dan merupakan salah satu topik yang paling dibicarakan di antara para pemangku kepentingan, bersama dengan para pembuat kebijakan utama yang menekankan betapa pentingnya mengatasi masalah-masalah tersebut.
Membicarakan mengenai isu hak tanah dan petani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil, mengatakan transformasi perlu dipercepat karena akan mengangkat sebagian besar kualitas pendapatan petani Indonesia yang hari ini sangat minim, agar menjadi lebih makmur di kemudian hari. Statistik saat ini mengindikasikan bahwa terdapat sebanyak 28.9 juta petani dengan pendapatan yang minim, sedangkan hanya ada 2.1 juta yang tergolong sebagai petani terampil.
Namun, apabila pemerintah ingin mempercepat transformasi ini, kita harus menghadapi tiga tantangan utama. Tantangan tersebut adalah ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya produksi, yaitu lahan dan petani terampil, ketidakseimbangan dalam variasi tanaman yang ditanam, dan ketidakefisienan dalam pengolahan dan logistik pasca-panen.
“Permasalahan dengan sumber daya tanah berasal dari kenyataan bahwa produksi pangan terkonsentrasi di pulau Jawa yang memiliki tanah paling subur, jaringan irigasi terbaik dan angka tertinggi tenaga kerja terampil di Indonesia,” kata Sofyan.
Lebih lanjut tutur Sofyan, sistem distribusi produk pangan di pulau Jawa lebih berkembang dibandingkan dengan yang ada di luar Jawa karena jarak yang relatif dekat dari sumber produksi ke pasar akhir. Meskipun pulau Jawa memiliki angka penduduk terpadat, namun hal ini menjadi kendala serius terhadap peningkatan kualitas hidup petani. Kepemilikan lahan secara individu kurang dari 0.3 hektar per kapita.
Masalah-masalah ini, tutur Sofyan, telah mencegah sektor pertanian Indonesia untuk mencapai potensi penuhnya. Saat ini, sebanyak 35-45% dari penduduk Indonesia adalah petani. Walau begitu, kontribusi industri pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap rendah, di bawah angka 15%.
Masalah besar lainnya yang dibahas dalam RBF Jakarta adalah akses keuangan, yang terkait dengan isu hak atas tanah. Di Indonesia, sebagian besar petani tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga sulit bagi petani untuk mendapatkan pembiayaan formal. Akibatnya, mereka memilih untuk mendapatkan pinjaman uang dari rentenir.
“Melegalkan kepemilikan tanah merupakan bagian dari membuka akses terhadap pendanaan. Sangat mudah untuk membawa sertifikat tanah Anda ke bank sebagai jaminan, tetapi tanpa sertifikat itu, akan sangat sulit,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, saat memberi sambutan.
Sekertaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono, mengatakan bahwa investasi asing dan swasta juga sangat penting dalam memastikan inklusivitas keuangan bagi petani. "Kami mendorong adanya keterlibatan dari investasi swasta dan kami berharap dapat menarik investasi asing. Saya percaya bahwa melalui forum ini, kami dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman kami,” ungkapnya.
Pada akhirnya, masalah seputar akses finansial tidak hanya berasal dari para petani dan pelaku industri. “Kita juga harus melihat hal-hal yang lebih besar dari itu, seperti misalnya kompleksitas dari bisnis ini. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi yang bersifat komprehensif,” tambah Muliaman. (T2)
