INFO SAWIT, JAKARTA - Sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) perlu dirancang ulang atau dibenahi. Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO saat ini, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran telah merugikan lingkungan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan pasar atas ISPO.
Hal itu dijelaskan oleh kelompok masyarakat sipil yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga masyarakat yang secara fokus mengamati dan mengkaji isu seputar hutan, komoditas pangan, dan sumber daya alam di Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia, belum lama ini seperti dilansir jitunews.com.
Lembaga-lembaga yang turut serta dalam kelompok ini antara lain, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Kaoem Telapak,Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia, Greenpeace Indonesia,Yayasan Madani Berkelanjutan, Institute for Ecosoc Rights, GAIA, Tropical Forest Foundation (TFF), Padi Indonesia, Kalimantan Timur, Jasoil, Papua Barat, Uno Itam, Aceh, Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi,Evergreen, Sulawesi Tengah, Yayasan Pusaka,Sayogyo Institute, Indonesia Center for Environmental Law, Kemitraan,GeRak Aceh,Stabil Kalimantan Timur, MATA Aceh, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, PPLH Mangkubumi, JAPESDA Gorontalo, GRID Kalimantan Barat, LPMA Borneo, Kalimantan Selatan, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh, Jikalahari Riau.
Dalam kertas posisinya dijelaskan, Pada awal Tahun 2017, pemerintah Indonesia mematok target produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton hingga Tahun 2020. Di pasar global, minyak sawit merupakan minyak nabati favorit dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tingkat produktivitasnya tertinggi. (T2)
