Info SAWIT, JAKARTA – Masih rendahnya produktivitas kelapa sawit milik petani, menjadi permasalahan klasik yang butuh solusi cepat. Merujuk catatan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) saat ini rata-rata produktivitas kebun sawit petani sekitar 12 ton TBS/ha/tahun, sementara idelanya produktivitas kelapa sawit bisa mencapai 36 ton TBS/ha/tahun. “Ini terjadi karena petani tidak fokus pada peningkatan produktivitas lantaran masih terhadang bergam konflik,” kata Ketua Advokasi Keadilan Perkebunan dan Divisi Hukum SPKS , Marselinus Andry, belum lama ini di Jakarta.

Sebab itu dengan dimunculkannya usulan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan yang salah satu alasannya untuk menggenjot produktivitas kelapa sawit milik petani, tutur Andry, dirasa kurang tepat. Justru kata dia, RUU ini akan melanggengkan pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar dan akan berdampak pada upaya penerapan praktik berkelanjutan. “Tahun 2015 catat Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), konflik agraria di disektor perkebunan mencapai 163 kasus dengan konflik lahan seluas 6.180 ha,” kata Andry.

Andry lebih condong untuk memperkuat tata kelola perkebunan, termasuk memperkuat penerapan praktik budidaya berkelanjutan. “Itu yang harus diakomodir, kami menduga bahwa RUU perkelapasawitan ini menjadi payung hukum untuk segelintir orang. Harapan kami UU Perkebunan menjadi peluang bagi DPR untuk memperbaiki tata kelola dan memasukan prinsip keberlanjutan,” tandas Andry dalam diskusi dihadiri InfoSAWIT belum lama ini. (T2)