Info SAWIT, JAKARTA  - Keputusan Parlemen Eropa yang mempublikasikan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (RPODR) tanpa melakukan diplomasi dengan Parlemen di Indonesia merupakan bentuk penghianatan terhadap parlemen dan pemerintah di Indonesia.

“Secara etika, jika ada  pelanggaran atau sesuatu yang kurang tepat, Parlemen Eropa bisa berdiplomasi terlebih dulu dengan Parlemen di Indonesia. Sikap  Parlemen Eropa yang tidak menghormati diplomasi merupakan bentuk penghianatan dan ketidakhormatan terhadap Parlemen dan pemerintahan di Indonesia yang tidak boleh dibiarkan,” kata  Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam keterangan resminya, Edhy  mengharapkan penghianatan Parlemen Eropa yang memojokkan industri sawit di Indonesia, bisa menjadi awal kebangkitan bersama untuk  menyatakan sikap dalam satu suara.

“Ke depan pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bersikap sama. Jangan lagi ada satu Kementerian mendukung perkembangan industri sawit, sementara yang lain menghambat. Ini yang harus kita perbaiki bersama jika ingin maju,” kata dia.

Edhy juga membantah, industri sawit di Indonesia memiliki persoalan besar terkait isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Tudingan Parlemen Eropa sangat tidak berdasar, Apalagi, sebagian besar korporasi sawit merupakan perusahaan publik dengan reputasi global.

“Sangat naïf, jika korporasi sawit mempertaruhkan reputasi mereka hanya untuk sesuatu yang  bersifat sesaat dan berisiko tinggi, seperti yang dituduhkan parlemen  Eropa.” Katanya. (T2)