Info SAWIT, JAKARTA - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia  (APPKS) meminta penghapusan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang selama ini dianggap merugikan pelaku usaha perkebunan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia M Muhammadyah dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini, meminta penghapusan pungutan itu dengan mencabut peraturan mengenai tarif layanan BLU BPDP Sawit.

"Peraturan perundang-undangan itu merupakan produk hukum cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan. Petani kelapa sawit sebagai produsen juga tidak mempunyai posisi tawar dalam struktur pasar yang monopoli," katanya dikutip Antara.

Ia menambahkan pemberlakuan pungutan ekspor CPO turut menyebabkan turunnya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit yang diterima oleh petani saat menjual ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO.

Menurut Muhammadyah, hal itu terjadi karena perusahaan perkebunan yang terkena kewajiban untuk membayar pungutan itu menekan harga jual TBS di tingkat petani.

Ia juga menilai penggunaan dana pungutan tersebut tidak efektif untuk promosi maupun advokasi terhadap CPO Indonesia karena parlemen Eropa sempat melarang kelapa sawit Indonesia. (T2)