Info SAWIT, JAKARTA – Mei 2017 menjadi momentum baik bagi pemerintah dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola kehutanan, terlebih masa moratorium akan berakhir akhir bulan ini.
Kendati sudah dua kali periode penerapana moratorium ijin hutan primer dan lahan gambut belum menunjukkan perbaikan tata kelola signifikan, tetapi kebijakan menyetop izin hutan dan lahan itu penting.
Tutur Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mengatakan, moratorium hutan dan lahan harus lebih kuat agar bisa mewujudkan niatan Presiden menurunkan kebakaran hutan dan lahan, mengurangi kesenjangan penguasaan lahan antara korporasi dan warga dengan memberikan akses kelola masyarakat (tanah untuk rakyat/Tora).
Dengan begitu, penundaan pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut sangat penting guna memberikan kesempatan pada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola. Hanya saja kedepan pemerintah perlu menguatkan moratorium hutan ini dengan melakukan beberapa hal yang telah direkomendasikan kalangan organisasi masyarakat sipil.
Dia menyebutkan, ada enam poin rekomendasi. Pertama, menyusun peta jalan Indonesia menuju bebas deforestasi 2020. Kedua, membuat rencana aksi Indonesia menuju bebas deforestasi 2020. Ketiga, memantau implementasi dari rencana aksi Indonesia bebas deforestasi.
Keempat, kata Teguh, mempercepat terbitnya kebijakan satu peta. Kelima, evaluasi perizinan terintegrasi dan keenam, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa alternatif. serta keenam rekomendasi ini jalan, katanya, pemerintahan Jokowi akan lebih jelas dalam merealisasikan rencana dan mengukur kinerja. (T2)
