Info SAWIT, PAPUA BARAT- Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Laksmi Sidharta mengatakan, pers tanah air menjadi kunci penting dalam melawan kampanye negatif sawit yang gencar dilakukan negara-negara produsen minyak nabati lainnya. Laksmi menyampaikan hal itu dalam seminar bertajuk Kebebasan Pers dalam keberagaman di Gedung Pari Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.
Dikatakan Laksmi, sawit merupakan komoditas nasional yang harus kita perjuangkan. Saat ini sawit menyumbang 13% devisa negara jauh lebih tinggi daripada migas. “Tanpa sawit, devisa Indonesia mengalami defisit sejak 5 tahun lalu," kata Laksmi, dalam rilis yang diterima InfoSAWIT.
Lebih lanjut Laksmi menyebutkan bahwa pemberitaan media akan suatu daerah menjadi salah satu referensi bagi perusahaan untuk menanamkan investasi di daerah tersebut.
"Image suatu daerah bisa dinilai salah satunya dari pemberitaan di media. Sama halnya dengan industri sawit, jika media di Indonesia turut memberitakan kampanye negatif mengenai sawit maka akan berdampak pada melemahnya industri ini. Perlu diketahui, lebih dari 40% perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh masyarakat selebihnya oleh pemerintah dan perusahaan," ujar laksmi.
Sementara ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana mengatakan, pers harus mampu mewadahi semua kepentingan baik masyarakat, pemerintah, aparat maupun dunia usaha. Pers menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat juga turut memperjuangkan kepentingan negara. (T2)
