InfoSAWIT, JAKARTA  -  Dikatakan Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan ISPO,Diah Suradireja, Perlu dipahami bahwa ISPO adalah instrumen pemerintah. Pada saat muncul isu kebakaran, deforestasi dan lainnya ada hal yang harus dikembalikan keputusannya ke pemerintah, pemilihan instrumen apa yang akan dilakukan, jadi jangan diadu antara ISPO dan RSPO.

ISPO diibaratkan semangat pemerintah untuk melakukan perbaikan. Lantas penguatan ISPO adalah effort pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya. ISPO juga menjadi upaya pemerintah dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Lantaran masih banyak sekali masalah di lapangan, seperti kebakaran hutan dan lahan yang akhirnya memicu adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah. “Sejatinya penguatan ISPO tidaklah semudah yang dibayangkan kendati progresnya bisa dilihat, misalnya melakukan peningkatan status regulasinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres),” katanya belum lama dalam diskusi yang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut tutur Diah, ada tiga hal penting yang perlu dipahami bersama, pertama apa definisi sustainability? Sepertinya belum banyak pihak paham dengan kata ini. Terlebih bila diterjemahkan dalam kebijakan bakal memiliki perbedaan definisi, sebab menyangkut beragam regulasi. Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap ISPO, lantaran masih belum bisa menjawab persoalan yang ada dan ketiga, mengenai keberterimaan termasuk keberterimaan pasar terhadap ISPO.

Pastinya perlu dihindari munculnya kebijakan yang diskriminatif terhadap perdagangan vegetable oil. “Kalau saja kita memiliki riset pasar yang baik, maka kita bisa menentukan arah pasar seperti China dan India,” tandas Diah. (T2)