InfoSAWIT, KEEROM - Masyarakat dari tiga sub suku di Arso, Kab. Keerom, Papua, menolak cara bupati Keerom untuk menyelesaikan masalah dengan menawarkan dana satu milyar kepada para korban sawit, pada Juli lalu.
Ferdinan Tuamis, Sekertaris Tim kerja dari Tiga Sub suku seperti Marab, Abrab dan Manem di Arso menuturkan, masyarakat datang bukan untuk meminta uang, melainkan meminta kepastian penyelesaian sengketa tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah dan pihak perusahan selama kurang lebih 35 tahun. Lanjutnya, masyarakat hanya meminta bagian masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang selama 35 tahun disepakati dalam MoU.
Michael Fatagur, Ketua Keret juga mengatakan, ia menolak uang buka palang sambil mengangkat segumpal tanah yang diambil secara simbolis dengan upacara adat sewaktu penarikan tanah adat di perkebuana inti III, yang mejadai tanah ulayat milik keret marga Fatagur.
“Hari ini saya berdiri di hadapan bapak bupati dengan memegang tanah yang sudah mengering di dalam plastik yang saya sudah simpan selama setahun lebih, dan saya bukan datang mengemis uang, namun jati diri saya sebagai anak yang dilahirkan di tanah saya sendiri itu yang saya ingin minta di kembalikan,” ungkapnya seperti yang dilansir Suarapapua.
Sementara itu, Bupati Keerom, Celsius Watae, senin lalu mengungkapkan, dana satu milyar ini merupakan dana pemberian gubernur untuk membuka palang perkebunan sawit di lokasi inti I- IV. Namun, upaya pemberian dana tersebut ditolak karena masyarakat tidak meminta uang. Masyarakat menduga, uang tersebut hanya untuk alihkan tuntutan masyarakat tanpa melihat pokok persoalan.
Diungkapkan, Bupati Keerom sendiri telah membentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk menyiapkan data-data terkait sengketa tanah 50 hektare (ha) dengan mendata setiap wilayah yang dipakai oleh pihak perusahan dan pihak pemerintah daerah sendri di area yang menjadi sengketa.
Dalam rapat terbuka dengan masyarakat adat yang melibatkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keerom, SKPD terkait, Pihak TNI/Polri, dan pihak masyarakat adat itu sendiri, Watae meminta masyarakat kembali ke para-para adat untuk memikirkan baik-baik dana satu milyar yang ditawarkan pemerintah Provinsi. (T4)
