InfoSAWIT, SURAKARTA - Keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha perkebunan masih menjadi tanda tanya.  Pasalnya, keberadaan perizinan usaha seperti Hak Guna Usaha (HGU) masih membutuhkan kepastian hukum dimana proses perolehan HGU menjadi pemicunya. 

Dekan Fakultas Hukum UNS mengungkapkan, keberpihakan kepada kepastian dunia diperlukan sejalan dengan kepentingan masyarakat umum yang juga harus dipenuhi.  Pentingnya jaminan kepastian hukum, diperlukan guna menjamin kelangsungan usaha yang dapat menyejahterakan masyarakat luas.

“Fokus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari kegiatan fakultas hukum dalam menyorot kegiatan kehutanan, dengan tema penyelesaian tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan dalam rangka mendorong kepastian hukum/usaha dan kelestarian sumber daya hutan,“ ujarnya.

Diketahui, dalam FGD ini juga hadir beberapa pakar hukum dan Laode Ida, mantan pimpinan DPD RI, yang sekarang sebagai anggota Ombusdman RI. (T1)