InfoSAWIT, JAKARTA - Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara. (ATR/BPN). FWI menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

”Banyak program pemerintah Jokowi, seperti reforma agraria, yang digawangi ATR/BPN. Kami rasa ini tidak akan jalan ke mana-mana kalau informasi masih ditutupi,” ujar pengkampanye FWI, Linda Rosalina, ketika berdemo di Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin lalu, seperti yang dilansir Tempo.

Linda mengungkapkan, ia khawatir apabila data disalahgunakan. Adanya implikasi tertutupnya data menyebabkan banyak orang yang terkena dampak sengketa lahan kelapa sawit. Lanjutnya, banyak lahan masyarakat di Kalimantan yang sekarang ini sedang konflik karena perebutan lahan dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. FWI tidak bisa lakukan advokasi karena tidak adanya basis data yang resmi dan valid.

Pembukaan data kepada publik justru akan mengakselerasi kebijakan satu peta pemerintah sendiri. Tata kelola sumber daya alam akan terbenahi dan dapat diketahui seperti apa koordinasi yang dilakukan.

Sebelumnya, Pada Maret lalu, MA mengabulkan permohonan FWI dan menolak kasasi Kementerian ATR/BPN. Namun, hingga kini, menurut Linda, kementerian tak kunjung mau mematuhi putusan MA untuk membuka data kepada publik. (T4)