InfoSAWIT, JAKARTA - Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk bertindak tegas membela industri kelapa sawit Indonesia. Mereka meminta agar Rancangan Undang-Undang Perkebunan segera dibahas.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, pemerintah cenderung diam dalam menghadapi berbagai macam kampanye hitam, termasuk menyikapi resolusi buruk yang dikeluarkan Parlemen Eropa.
"Makanya Apindo akan membantu untuk melawan hal itu, ini kedaulatan ekonomi kita diserang oleh negara lain berdasarkan argumentasi yang non akademis," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana, di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu lalu, seperti yang dilansir Kontan.
Diungkapkan, pemerintah harus lebih menyikapi berbagai kepentingan yang dianggap strategis, salah satunya bisa memperkuat kredibilitas Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan satu-satunya indikator untuk keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia.
Danang menuturkan, ia setuju jika UU perkebunan sawit segera dirumuskan. Menurutnya, pemerintah juga harus menyuarakan ke dunia luar bahwa Indonesia melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dengan pencegahan kebakaran hutan yang baik.
Dijelaskan juga, jika kelapa sawit Indonesia dilarang di Eropa, hal itu akan merugikan pendapatan negara sebab 70% pasar kelapa sawitnya ialah Eropa, dengan sumbangan pendapatan negara sekitar Rp 120 triliun dihampir setiap tahunnya.
Sementara itu, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit di Eropa. Selain melakukan negosiasi, Presiden Indonesia juga memakai jalur diplomasi dengan mengajak Thailand dan Malaysia untuk menghadapi kampanye hitam kelapa sawit. (T4)
