InfoSAWIT, TEHERAN - Indonesia dan Iran mengadakan perundingan perdagangan Preferential Trade Agreement (II-PTA), di Teheran, Iran, Minggu, (9/7). Pertemuan ini merupakan putaran ke-3 setelah sempat terhenti tahun 2015. Pada perundingan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Tim Perundingan Indonesia Iran PTA (II-PTA) Ni Made Ayu Marthini, Direktur Perundingan Bilateral Kemendag. Sedangkan Delegasi Iran dipimpin Mirhadi Seyedi, Deputy for Export Market Development, Ministry of Industry, Mine and Trade Iran.
“Perundingan ini sebagai upaya Indonesia memperluas akses pasar dan diversifikasi produk ke negara nontradisional. Dengan membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia dan Iran, perdagangan kedua negara diharapkan mencapai US$ 2 miliar. Hal ini sebagaimana ditargetkan oleh kedua Kepala Negara saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Iran bulan Desember 2016,” jelas Made dalam siaran resmi yang diterima InfoSAWIT.
Lebih lanjut menurut Made, dalam putaran ini kedua negara telah membahas draft text II-PTA, modalitas, dan request list guna memfasilitasi produk-produk yang akan diberikan preferensi untuk masuk ke masing-masing negara.
Pertemuan tersebut, lanjut Made, juga membahas hal-hal substantif untuk mencapai kesamaan pandangan dan menghasilkan kerja sama yang benar-benar dapat diimplementasikan. “Dengan begitu, para pelaku usaha baik dari Indonesia maupun Iran dapat memanfaatkan II-PTA ini secara maksimal,” imbuhnya.
Baik Ketua Tim Perunding Indonesia maupun Iran berharap agar kedua negara dapat segera menentukan mekanisme pembayaran untuk memfasilitasi transaksi perdagangan. Sehingga nantinya para pelaku usaha mendapatkan keuntungan tidak hanya berupa penurunan tarif, tetapi juga pembebasan atau pengurangan biaya transaksi ketika II-PTA telah diimplementasikan.
“Untuk memanfaatkan momentum pasca implementasi Joint Comprehensive Plant of Action (JCPOA), Indonesia dan Iran optimistis perundingan II-PTA dapat selesai akhir 2017. Optimisme ini penting untuk memberi semangat kepada para juru runding karena kedua Kepala Negara telah memandatkan untuk segera menyelesaikan perundingan ini. Menteri Perdagangan Indonesia juga meminta Ketua Tim Perundingan untuk menyelesaikannya di tahun 2017,” pungkas Made. (T2)
