InfoSAWIT, PEKANBARU - DPRD Riau meminta pemerintah juga bisa berperan aktif melawan kampanye negatif kelapa sawit, yang secara tidak langsung memengaruhi harga jual buah sawit di tingkat petani

Sekretaris Komisi B DPRD Riau, Mansyur mengatakan, memang selama ini pasar CPO yang merupakan hasil dari pengolahan TBS Indonesia masih besar dari luar negeri. Dengan berkembangnya isu lingkungan yang saat ini menjadi perhatian dunia, banyak negara menyoroti Indonesia karena masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas namun semakin berkurang karena pembukaan lahan untuk kelapa sawit.

‘’Menyikapi persoalan ini, pemerintah dan asosiasi kelapa sawit harusnya bersama meng-counter kampanye negatif tersebut. Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa kampanye negatif tersebut tidak benar,’’ katanya dikutip riaupos.co.

Lebih lanjut, dikatakannya, pihaknya menilai bahwa kampanye negatif tersebut diduga bukan hanya untuk kepentingan lingkungan saja, melainkan untuk kepentingan bisnis di dalamnya. Karena itu, DPRD meminta, Pemprov dan intansi terkait lainnya dapat segera menyikapi.

Sebelumnya Kepala Dinas Holtikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Ferry HC mengatakan, pekan ini harga TBS masih mengalami penurunan setelah Idul Fitri. Di antara penyebabnya, yakni, dipengaruhi oleh permintaan CPO dunia belum bertambah setelah Idul Fitri. Selain itu, juga karena adanya sentimen negatif dari Kementerian Lingkungan Perancis yang menyatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan CPO sebagai campuran biofuel.(T3)