InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, bila ingin penerapan pembangunan berkelanjutan bisa terwjud maka perludilakukan penertiban ijin-ijin dan penegakan hukum dilakukan secara tegas.
Lantas kedua, komunikasi dengan pelaku usah bisa dilakukan forum yang ada di daerah misalnya semacam forum CSR dan sebagainya,dan itu bisa dilakukan secara berjenjang oleh kepala daerah.
Irianto mengakui, terkadang ada masyarakat yang mengintervensi terlalu jauh dengan mengatasnamakan rakyat, maka itu perlu ada penertiban. Penerapan pembangunan berkelanjutan bukan berarti anti investor, investasi tetap dibutuhkan untuk proses pengembangan. “Dengan adanya investasi maka pembangunan ekonomi berjalan, peningkatan ekonomi bisa dilakukan serta pembuka lapangan kerja baru,” katanya kepada InfoSAWIT di Jakarta.
Komitmen Kaltara dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan itu bukan retorika, tutur Irianto, pihaknya akan menerapkan kebijakan itu dan akan menjadi salah satu usulan dalam Balikpapan Challenge, apalagi koordinasi pusat dan daerah saat ini sangat kompleks, Irianto mengakui kondisi ini terjadi akibat dari sistem demokrasi yang sedang berjalan.
Saat ini Kaltara berkomitmen untuk menertibkan ijin tambang dan perkebunan, lantaran sebelum tahun 2014, kewenangan perijinan ada di tingkat Kabupaten, namun paska 2014 sudah diambil alih pemerintah provinsi, sebagai wakil dari pemerintah pusat. “Penertiban ini dilakukan kepada perusaahaan ilegal, penebangan hutan liar, kegiatan yang dilakukan tanpa dilengkapi prizinan,” tandas Irianto. (T2)
