InfoSAWIT, MERAUKE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa mengungkapkan kekecewaannya lantaran tak ada undangan secara resmi oleh pemerintah, terkait pembahasan investasi kelapa sawit bersama investor di Jakarta beberapa hari lalu.

“Saya mendengar informasi jika Kabupaten Merauke dan Boven Digoel menggagas pertemuan bersama investor di Jakarta untuk pembahasan pembukaan lahan pengembangan kelapa sawit. Namun sayangnya, tak ada surat resmi ke dewan untuk ikut dalam pembahasan,” ujar Sirfefa seperti dilansir tabloidjubi.com, belum lama ini.

Lanjut dia, pengembangan kelapa sawititu menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Merauke. Lalu, dewan adalah representasi rakyat. Oleh karena itu perlu ada ada koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu.“Ini bertujuan agar antara eksekutif dan legislatif searah dalam mempertimbangkan dan memutuskan. Ketika muncul persoalan, pasti masyarakat akan mengadu ke lembaga dewan,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu membenarkan juga kalau ia memperoleh informasi pembahasan tentang investasi kelapa sawit di Jakarta.

Hanya saja, kata dia, tak ada pemberitahuan secara resmi kepada DPRD Kabupaten Merauke. “Betul bahwa kalau ada persoalan yang dihadapi masyarakat terkait kelapa sawit, mereka pasti akan mengadu ke dewan,” tandasnya. (T3)