InfoSAWIT, JAKARTA - Belakangan ini harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani swadaya jatuh cukup dalam, informasi yang didapat InfoSAWIT, rata-rata harga sawit rakyat sudah mendekati Rp 500-600/Kg.
Jika kondisinya demikian terus, maka bisa dipastikan kejadian di akhir tahun 2008 silam akan berulang. Banyak petani yang akan kehilangan kebunnya lantaran tak mampu lagi untuk mengelola. Akibat ongkos produksi dengan hasil tidak lagi sebanding.
Disaat harga sawit rakyat jatuh, tiba-tiba datang kampanye negatif dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Internasional, Greenpeace ke salah satu perusahaaan perkebunan dan perdagangan kelapa sawit terbesar di dunia, Wilmar Internasional.
Bagi sebagian pihak petani langkah Greenpeace tersebut dianggap telah memperpuruk kondisi harga buah sawit petani, lantas benarkah demikian? Dikatakan penggiat petani sawit swadaya, Soaduon Edo Sitorus, kelau benar-benar petani sawit peduli pada kondisi saat ini maka yang bisa dilakukan ialah bersuara ke Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.
Lebih lanjut kata Soaduon Edo Sitorus, politik kekuasaan itu untuk mengejar kekuasaan. Tetapi suara rakyat adalah politik perjuangan menagih keberpihakan dan perlindungan penguasa, sebab masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling lemah, maka wajib dilindungi oleh pemerintah supaya tidak terlindas oleh pasar, kapitalis, dan penindas. "Kita butuh wujud nyata perlindungan itu, bukan digiring cari kambing hitam," catat Edo Sitorus, belum lama ini kepada InfoSAWIT.
Sementara itu, kegiataan yang sedang dilakukan Greenpeace, berkampanye menolak sawit kotor, kata Edo Sitorus, sudah bertahun-tahun dilakukan, demikian juga pihak pemerintah yang acap berupaya melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit selama bertahun-tahun, misalnya menerapkan "Moratorium Sawit". "Ini sebagai bukti keterlibatan Pemerintah dan Pengakuannya bahwa ada masalah di dunia persawitan," catat Edo Sitorus.
Bahkan kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah mengingatkan Pemerintah untuk serius membenahi kompleksitas masalah di sektor perkebunan kelapa sawit. "Kompleksitas masalah persawitan itu juga bagian dari masalah yang seharusnya dituntaskan dalam agenda reforma agraria, bahwa ada banyak masalah fundamental disana," kata dia.
Lantas, langkah-langkah pemerintah untuk penyelamatan dan perlindungan petani sawit sebagai penyedia bahan baku industri, itu yang seharusnya didorong untuk segera dipikirkan. "Untuk segera diambil langkah-langkah oleh pemerintah sebagai penguasa, pengemban amanah, dan pemegang kewenangan," tandas Edo Sitorus. (T2)
