InfoSAWIT, PALEMBANG – Dalam surat resmi Koalisi Buruh yang terdiri dari organisasi buruh nasional diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, melayangkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
Pelayangan surat ini menyusul masih munculnya kegiatan kampanye negatif yang kerap memojokan industri kelapa sawit di Indonesia. Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, Kamis (22/11/2018), tercatat ada enam catatan yang disampaikan ke pemerintah.
Pertama, pihak buruh di Sumsel, menolak dan mengutuk aksi-aksi yang melakukan kampanye hitam atas sawit. Lantaran tidak sesuai dengan fakta, tidak adil dan sangat diskriminatif.
Kedua, kampanye negatif tersebut dianggap telah mengancam nasib 17,5 juta buruh sawit di Indonesia. “Bila tidak ada solusi segera maka buruh terancam kena PHK dan bisa meningkatkan kriminalitas dan kerawanan sosial di sentra-sentra sawit,” catat Koalisi Buruh di Sumsel.
Ketiga, pihak Koalisi Buruh meminta dan mendesak pemerintah untuk menindak kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan global yang melakukan aktivitas melanggar hukum dan berkampanye dengan memutarbalikkan fakta sebenarnya.
Lantas keempat, mendukung upaya dan aksi nyata perbaikan dan implementasi kondisi kerja serta standar kerja layak dan bertanggungjawab di semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Kelima, pihak koalisi buruh di Sumsel meminta pemerintah untuk lebih aktif melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan sehingga semua pelaku perkebunan kelapa sawit patuh dan taat dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Keenam, mendesak dan mendukung segala upaya dan kebijakan yang bisa meningkatkan harga minyak sawit. “Peningkatan konsumsi dalam negeri dengan program mandatori campuran biodiesel sawit 20% (B20), serta mengurangi atau menghilangkan pungutan ekspor diharapkan menjadi salah satu solusi,” catat Koalisi Buruh. (T2)
