InfoSAWIT, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Darmin Nasution meyakinkan, bahwa publik tidak perlu khawatir bahwa dengan adanya kebijakan sementara menghilangkan pungutan ekspor sawit yang dananya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Lantaran dari hitungan (Kemenko), BPDP-KS masih memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. “Program B-20, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan sebagainya tetap akan berjalan normal. Dana BPDP-KS lebih dari cukup,” tuturnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (26/11/2018).

Dalam rapat yang digelar tersebut juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan ini, kata Darmin, sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia. Pendataan ini pun akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit. (T2)