InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pemerintah sedang bergerak untuk menerbitkan beberapa regulasi dan rencana aksi pengembangan perkebunan kelapa sawit kedepan.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, Kamis (29/11/2018), dalam pertemuan kosultasi persiapan  implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB), yang akan menjadi bagian tak terpisah dari kebijakan Perpres Sistem Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang masih digodok di Kemenko, Di Jakarta, terungkap bahwa ada 4 isu strategis yang harus segera dibenahi para stakeholder kelapa sawit nasional.

Keempat isu itu kata Eva Noviyanty dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri diantaranya, pertama, hingga saat ini belum ada data dasar pekebun (petani sawit swadaya), utamanya terkait jumlah dan lokasi kebun sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Ketiga, belum optimalnya koordinasi antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. “Keempat belum konsistennya upaya penegakan hukum,” tandas Eva. (T2)