InfoSAWIT, PEKANBARU – Paska memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) dari skim Prona yang digagas pemerintah Joko Widodo, para petani kelapa sawit sebanyak 325 KK yang tergabung dalam KUD Terantang Jaya Mandiri  (TJM) berlokasi di Desa Tarantang Manuk, Kec Pangkalan kuras, Kab Pelalawan Propinsi Riau, justru masih dihadapkan pada pembayaran kredit yang mencapai puluhan miliar, untuk pembangunan kebun sawit inti-plasma, pola Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA).

Kabarnya pembayaran kredit ini telah dilakukan sepanjang 7 tahun terakhir, dimana masyarakat telah bermitra dengan  dengan PT Safari Riau, anak usaha dari PT Adei Plantation. Seperti diberitakan Riausky.com, sebagai bentuk kekecewaan, sejumlah warga, terdiri mayoritas dari kaum ibu-ibu meminta perhatian dari Presiden Joko Widodo untuk menengahi persoalan yang dihadapi.

''Bapak Presiden yang terhormat..! Kenapa sertifikat prona kami masih punya hutang puluhan miliar? kami mohon bantuan..!!,'' ungkap mereka melalui sebuah spanduk yang disiapkan di sekitar lokasi acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo. 

Dikatakan salah seorang warga, mereka sudah berusaha memperjuangkan apa yang menjadi haknya atas lahan KKPA yang dikerjasamakan dengan PT Safari Riau. Namun, sampai saat ini, warga terus didera dengan utang puluhan miliar yang tidak diketahui kapan periode kredit tersebut selesai. ''Kami menuntut keadilan. Kami meminta kepedulian bapak Presiden Joko Widodo,'' ungkap salah seorang warga seperti dikutip Riausky.com belum lama ini.

Ketua Koperasi Terantang Jaya Mandiri, Safarudin dalam penjelasannya membenarkan adanya aksi warga di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo. ''Secara hukum kami sekarang sedang berperkara, kami akan mempertahankan tanah dan hak kami sampai darah penghabisan,” katanya.

Lebih lanjut kata Safarudin, memang ada sebagian warga yang hendak bertemu dan menceritakan kisah apa yang mereka hadapi saat ini. “Mereka masyarakat yang menerima sertifikat Prona dan mereka minta bantuan Presiden Jokowi,'' tandas Safarudin. (T2)