InfoSAWIT, JAKARTA – Saat ini kelapa sawit telah menjadi komoditas primadona di Indonesia karena memiliki segudang manfaat, baik untuk pangan maupun energi terbarukan (ramah lingkungan). Karena memiliki segudang manfaat tersebut, ditengarai, komoditas emas licin ini pun kerap mendapatkan tekanan dari berbagai pihak mengenai isu deforestasi hutan, kerusakan lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands), emisi gas rumah kaca, kesehatan, dan sebagainya.
Berbagai usaha dilakukan untuk membuktikan dan mencari solusi dari isu yang berkembang. Isu demi isu sudah dibantah dengan penelitian. Namun isu-isu yang dikembangkan merupakan upaya pembentukan opini dan mitos belaka, bukan fakta sesuai lapangan. Selain itu sawit merupakan satu-satunya komoditas yang memiliki setifikasi perkebunan, berupa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) agar komoditi ini bisa diterima oleh negara lain.
Tidak disangka, negara pengusul RSPO, tepatnya Komisi Uni Eropa sedang merancang aturan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melawan kebijakan ini bila disahkan oleh parlemen Uni Eropa. Bahkan pemerintah Indonesia menyatakan, bakal mengajukan protes ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO)
Isu yang menjadi mitos dan rencana kebijakan Parlemen Uni Eropa, tidak lain adalah untuk memproteksi komoditas pertanian dan petani di negara mereka. Di sisi lain, Indonesia sedang gencar mempromosikan biofuel dari B-20 hingga B-100.
Penolakan dunia terhadap komoditi sawit dan turunannya dari Indonesia tak lain menunjukkan bahwa tata kelola sawit di Indonesia masih belum baik. Hal yang sama juga terkait ketegasan dan keberanian pemerintah dalam memberikan tekanan dan lobby politik terhadap negara-negara konsumen. Lemahnya peran pemerintah dalam menangkal isu-isu negatif industri sawit masih tampak jelas, dan belum ada upaya untuk melakukan ptoteksi terhadap komoditas strategis ini, termasuk melindungi petani yang memiliki kontribusi sekitar 45% dalam menghasilkan minyak sawit nasional.
Belum lama ini, tekanan Uni Eropa untuk menghadang sawit justru di dalam negeri muncul melalui anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jambi. Presiden menganjurkan agar petani sawit mengganti komoditasnya ke jengkol dan pete. Tak lama berselang, Presiden Jokowi menganjurkan untuk menanam durian saat petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan kredit untuk me-replanting sawitnya.
Anjuran Presiden ini sangat bertolak belakang ketika ia berpidato di acara Konferensi Minyak Sawit Internasional (IPOC) di Bali 1 November 2018 lalu, dan pada debat Capres 17 Februari 2019 dengan mengandalkan kelapa sawit melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat dan pendanaannya didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pemerintah juga mungkin sudah mulai jenuh mencari solusi dari permasalahan yang ditudingkan kepada komoditas andalan Indonesia ini. Tetapi petani masih punya harapan seperti apa yang diutarakan pada debat Capres 17 Februari 2019 lalu, yaitu akan mengurangi pemakaian energi fosil dengan beralih ke green fuel dan meneruskan program B-20 hingga ke arah B-100. Sawit penyumbang devisa terbesar Indonesia dan menyerap tenaga kerja terbesar hingga 17,5 juta orang, belum termasuk para petani sawit.
Bapak Presiden yang kami hormati, dalam dialog dengan petani yang tergabung sebagai anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di istana, Bapak tampak mengeluh dalam memproteksi komoditi sawit yang telah mencapai 46 juta ton per tahun dengan areal 14 juta hektar. Bagimana kemudian bapak bisa memprotektsi petani sawit yang ada?
Sekali lagi, Bapak Presiden yang kami hormati, kami sebagai petani siap ikut berperan dalam hilirisasi industri sawit sehingga kami akan “merubah paradigma petani tandan buah segar (TBS) menjadi petani berdaya saing dengan kearifan lokal” dengan syarat, buka keran regulasinya dan berikan petani sawit modal melalui dana sawit karena secara tidak langsung, menyumbang terkumpulnya dana tersebut.
Petani sawit, kini hidupmu dalam pusaran devisa negara yang berada di persimpangan jalan. Untuk itu ayo kita satukan tekad, bersatu untuk menjadi kekuatan, seperti sawit dengan penuh segudang manfaat. (Pahala Sibuea / Wakil Ketua Umum Sawitku Masa Depanku - SAMADE)
