MAMUJU – Pembangunan  sektor perkebunan diantaranya kelapa sawit di wilayah Sulawesi Barat kerap kali menimbulkan konflik sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar DPRD Sulbar membentuk pansus sengketa lahan.

“Konflik Agraria di Sulbar sangat tinggi, khususnya di wilayah areal perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah dan bahkan Mamuju. Makanya, DPRD Sulbar khususnya komisi I untuk segera membentuk pansus penyelesaian konflik agrarian. Jika tidak, maka daerah ini rawan terjadi konflik horizontal di masyarakat,” kata Anggota DPD RI, Asri Anas, Minggu (21/12/2014), seperti ditulis Antara Sulsel.

Ia menjelaskan, solusi awal yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melakukan pemeraan titik lahan yang sampai sekarang masih bermaslah.

“Pemerintah tidak akan bisa melahirkan solusi jika tidak ada data ril titik lahan yang bersengketa. Inilah yang kita harapkan agar komisi I DPRD Sulbar segera membentuk pansus,” jelasnya. (T3)