InfoSAWIT, JAKARTA – Belum lama ini Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, menulis surat ke delegasi Uni Eropa ditujukan kepada Komisi Uni Eropa dari Kementerian Perdagangan Brussel, Cecilia Malmstrom.
Dalam surat tersebut, Mahendra menegaskan bahwa, perjanjian perdagangan dalam bungkus CEPA telah didukung Presiden Joko Widodo, hanya saja ada beberapa permasalahan menyangkut bab keberlanjutan dan penerbitan dokumen terkait review pada industri kelapa sawit.
Kendati pihak Indonesia secara prinsip menentang terbitnya dokumen internal dari Uni Eropa, namun ini sangat erat berkaitan dengan hubungan antara Negara penghasil minyak sawit deagn lembaga-lembaga serta Negara anggota di Uni Eropa. “Termasuk didalamnya ada aliran investasi dan perdagangan, termasuk prospek kemitraan strategis lewat CEPA dan prospek kemitraan strategis ASEAN-UE,” catat Mahendra dalam surat yang didapat InfoSAWIT, belum lama ini.
Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan menganggap bahwa tidak ada gunanya dan kontraproduktif untuk memperdebatkan keaslian dokumen yang diterbitkan Uni Eropa sebagai dasar untuk menentukan kebijakan Renewable Energy Directived (RED) II. Mahendra menganggap bahwa munculnya dokumen tersebut sebagai upaya diskriminasi produk minyak sawit, lantas keputusan yang diambil berasal dari penelitian yang cacat ilmiah pada ketentuan ILUC.
“Lantaran saat ini dokumen tersebut tersebar secara luas, kami menyarankan pejabat UE beserta jaringannya yang ada di Indonesia untuk berhenti menggambarkan mengenai diskriminasi tersebut dan lebih fokus pada langkah-langkah konkrit yang bisa untuk mengatasi masalah sebenarnya,” catat Mahendra.
Lebih lanjut catat Mahendra, pihak Indonesia telah melakukan negosiasi perdagangan dengan UE lewat CEPA, dengan itikad baik dengan keprihatinan menangani masalah keberlanjutan termasuk minyak sawit. Bisa saja UE bukanlah mitra sejati bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan, mengingat perlunya keselarasan kebijakan ketimbang ambisi pribadi dengan menggunakan tangan LSM. “Kami akan melihat ke arah kemitraan yang lebih tulus di tingkat PBB melalui prisma SDGs 2030 serta ILO tentang kebijakan sosial,” catat Mehendra. (T2)
